Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia cabang Australian Capital Territory (Canberra) dan cabang Australia National University (ANU) mengadakan diskusi tentang “Relasi Indonesia-Palestina di tengah konflik Israel-Palestina” pada hari Kamis, 31 Juli 2014. Diskusi ini diadakan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan atas terjadinya aksi kekerasan berdarah di Jalur Gaza. Pengisi diskusi adalah Professor Amin Saikal, Direktur Pusat Studi Islam dan Arab di The Australian National University (ANU), dan Supriyanto Suwito, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia. Peserta diskusi bukan hanya berasal dari Indonesia saja namun juga mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang menaruh perhatian pada konflik yang sedang terjadi di Palestina tersebut.
Professor Amin Saikal, Direktur Pusat Studi Islam dan Arab di The Australian National University (ANU). Foto: ANU ISA
Professor Amin Saikal menekankan Indonesia seharusnya bisa lebih berperan lewat Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk melakukan intervensi signifikan dalam penghentian kekerasan di Palestina saat ini. Namun, ia mengatakan bahwa wakil Indonesia di OKI masih kurang aktif dalam memperjuangkan isu perdamaian Palestina ke dalam agenda organisasi tersebut. Padahal, Indonesia saat ini tengah dihormati oleh komunitas muslim dunia karena berhasil melakukan transisi politik yang demokratis secara damai. Modal simbolik inilah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran aktif Indonesia bukan saja dalam kerangka relasi negara dengan negara namun juga dalam relasinya langsung dengan masyarakat Islam di Palestina. Lebih jauh lagi Amin menambahkan bahwa hal terpenting adalah mampu melakukan lobi di PBB agar lembaga tersebut memberikan pengakuan sebagai negara berdaulat dan status sebagai anggota penuh di lembaga tersebut.
Suasana diskusi. Foto: ANU ISA
Di lain pihak janji pembukaan perwakilan diplomatik Indonesia di Palestina oleh pemerintahan yang baru patut diapresiasi. Supriyanto Suwito, Third Secretary Political Affairs KBRI di Canberra berpendapat hal ini mungkin saja dilakukan meskipun Palestina belum menjadi anggota penuh PBB. Hal ini dimungkinkan karena penempatan perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain bergantung pada hubungan bilateral kedua negara tersebut dan tidak terkait dengan keanggotaan penuh negara terkait di PBB. Hubungan baik Indonesia dan Palestina selama ini membuat rencana pembukaan perwakilan diplomatik menjadi mungkin dilakukan.
Supriyanto Suwito, Third Secretary Political Affairs KBRI di Canberra. Foto: ANU ISA
Dengan demikian PPIA ACT melihat bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran aktif dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Hal ini bisa dimulai dengan menempatkan perwakilan Indonesia di OKI yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu ini dengan lebih aktif.
Comments